Di bawah laut Samudra Hindia, tepatnya di perairan barat Aceh, tersimpan kekayaan energi yang belum tergarap maksimal: cadangan gas alam dengan volume yang mampu mengubah arah ekonomi Aceh dan memberi dampak besar bagi ketahanan energi Indonesia. Kawasan ini dikenal sebagai Blok Andaman, yang terdiri dari tiga segmen utama: Andaman I, II, dan III.
Namun, siapa yang berhak dan layak mengelola potensi ini? Apakah Pemerintah Aceh mampu memanfaatkan otonomi khususnya? Akankah elite lokal mendominasi? Ataukah kekuatan investor asing akan mengendalikan semuanya?
Cadangan Energi Strategis di Blok Andaman
Berdasarkan data dari SKK Migas dan Kementerian ESDM (2024–2025), Blok Andaman diperkirakan menyimpan cadangan gas hingga 24 triliun kaki kubik (TCF). Ini menjadikannya salah satu blok migas lepas pantai paling prospektif di Asia Tenggara.
Andaman II, yang saat ini dieksplorasi oleh Mubadala Energy, disebut telah menemukan cadangan signifikan dengan nilai keekonomian setara proyek-proyek LNG raksasa di kawasan Pasifik.
Pemerintah menempatkan kawasan ini sebagai prioritas nasional untuk mendukung transisi energi, mengurangi impor LPG, dan membangun konektivitas energi Sumatra–Jawa.
Otonomi Aceh: Antara Hak dan Kapasitas
Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini memiliki hak istimewa dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk 70% Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Namun, otonomi ini memunculkan dua pertanyaan mendasar:
- Apakah Aceh memiliki kapasitas kelembagaan dan SDM untuk mengelola blok migas skala besar?
- Apakah instrumen otonomi cukup untuk mencegah dominasi elite atau investor luar?
Lembaga yang saat ini berwenang, BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh), masih dalam proses penguatan. Sementara itu, keterlibatan BUMD seperti PT PEMA (Pembangunan Aceh) masih bersifat terbatas dalam skema hulu.
Risiko Elite Capture dalam Ekonomi Otonom
Literatur ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa “elite capture” atau penguasaan sumber daya oleh segelintir elite adalah risiko utama di wilayah berotonomi tinggi.
Beberapa indikator yang perlu diwaspadai:
- Konsentrasi pengambilan keputusan hanya di lingkaran elite politik atau bisnis daerah.
- Lemahnya sistem transparansi dalam kontrak, DBH, dan proyek turunan.
- Minimnya keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam pengawasan migas.
Tanpa mitigasi serius, potensi migas Aceh bisa menjadi sumber ketimpangan baru, bukan pemerataan.
Investor Internasional: Efisien tapi Penuh Negosiasi
KKKS asing seperti Mubadala Energy (UEA) dan Premier Oil (Inggris) kini menguasai fase eksplorasi. Mereka menawarkan keunggulan teknologi, modal besar, dan efisiensi operasional.
Namun dominasi asing memiliki sisi lain:
- Tingkat keterlibatan lokal bisa minim tanpa regulasi afirmatif.
- Keuntungan sebagian besar dibawa keluar negeri.
- Diperlukan perjanjian kontrak yang memastikan transfer teknologi dan porsi partisipasi Aceh.
Dalam sistem PSC (Production Sharing Contract), pemerintah—melalui SKK Migas dan BPMA—harus memastikan bahwa porsi lokal dalam manajemen, tenaga kerja, dan manfaat ekonomi tetap terjaga.
Siapa Harus Kelola? Skema Pengelolaan Ideal
| Skema | Kelebihan | Keterbatasan |
| BUMD Aceh | Aspiratif, lokal, penguatan ekonomi daerah | Keterbatasan modal dan pengalaman teknis |
| BUMN Nasional | Akses modal, SDM kuat, infrastruktur tersedia | Risiko dominasi pusat, rendahnya kontrol Aceh |
| KKKS Asing | Teknologi tinggi, modal besar, efisiensi tinggi | Keterbatasan kontrol lokal, pembagian untung terbatas |
| Joint Venture | Kombinasi kekuatan lokal–nasional–global | Membutuhkan regulasi, akuntabilitas tinggi |
Rekomendasi teknis: Skema joint venture yang melibatkan BUMD (Aceh), BUMN (nasional), dan KKKS (asing), dengan BPMA sebagai pengendali regulasi dan fasilitator publik, adalah struktur yang paling seimbang untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan.
Kesiapan Aceh: Rekomendasi Strategis
- Transparansi Total: Semua kontrak dan dana bagi hasil dipublikasikan secara periodik.
- Penguatan BPMA: Transformasi kelembagaan dari promotor menjadi regulator penuh.
- Investasi SDM Migas Lokal: Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis serta manajemen energi.
- Keterlibatan Masyarakat Sipil: Forum pemantau independen yang melibatkan universitas, NGO, dan komunitas.
- Keseimbangan Kultural dan Ekonomi: Adaptasi nilai-nilai syariat dalam investasi dan etika migas.
Budaya Aceh: Faktor Pendukung dan Penghambat
Pendukung:
- Etos kolektif dan gotong royong memperkuat semangat distribusi hasil.
- Struktur sosial berbasis adat dan agama dapat menjaga etika bisnis dan lingkungan.
Penghambat:
- Sentralisasi kekuasaan adat dan tokoh agama dalam ekonomi berisiko menciptakan ketertutupan.
- Sentimen anti-investor dan ketakutan “penjajahan ekonomi” bisa memperlambat proses investasi.
Maka, literasi publik dan pendekatan partisipatif menjadi kunci.
Kesimpulan
Migas Aceh adalah kesempatan langka. Sumber daya ini dapat menjadi pengungkit ekonomi, simbol kedaulatan energi, dan katalis kolaborasi nasional. Namun, tanpa strategi tata kelola yang transparan, risiko penguasaan oleh elite atau dominasi asing tetap tinggi.
Siapa yang akan menguasai gas Aceh? Jawabannya terletak pada kualitas institusi, keterbukaan pengelolaan, dan keberanian rakyat Aceh untuk menuntut keadilan ekonomi. Jika dikelola bersama, dengan kontrol publik yang kuat, energi ini bisa menjadi cahaya baru dari barat Indonesia.n baru: penyedia energi bersih masa depan kawasan.
Tim Riset & Investigasi Migas360.id
